Terima kasih Anda telah mengunjungi Hompage  PT. Masterpiece Jasa, Konsultan Izin Usaha/ Biro Jasa Perijinan, Sejalan dengan era globalisasi dan era modernnisasi yang bertujuan untuk menciptakan semua mudah dan kecepatan pelayanan di seluruh wilayah, baik kota maupun Kabupaten baik usaha dibidang perdagangan, ekspor - impor atau Jasa dll, maka dengan hal ini, kami, mengundang Anda untuk menjadi lebih rinci lagi mengenal kita melalui website ini.
         PT. Masterpiece Jasa" berdiri pada tahun 2000 ketika itu bernama PT. Masterjasa Indonesia, misi kami adalah untuk menjalin kerjasama dan saling percaya antara pelanggan yang memerlukan efisiensi dan ketepatan waktu dalam melayani pengelolaan izin dan dokumen perusahaan, kami sangat menghargai Investasi anda dalam pengurusan izin usaha yang anda percayakan kepada kami, kami senantiasa berupaya terus untuk meningkatkan profesionalitas kami, sesuai dengan Moto Kami " Customer satisfaction is our goal " demikian deskripsi perusahaan kami, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih, anda telah percaya pada PT. Masterpiece Jasa, Good Luck.. ! !
        Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan asas-asas tersebut, yaitu Asas Kepastian Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Meskipun merupakan asas, tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu.

       Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.


Yang menjadi pertanyaan, Apakah saya butuh Izin/ lisensi ?
Jawaban yang paling mungkin " ya " . Tanpa ini, Anda mungkin menjalankan bisnis secara ilegal. Hampir semua bisnis membutuhkan lisensi di kabupaten atau Kota Madya. Mungkin ada daerah kota atau kabupaten wilayah tertentu mempunyai persyaratan perizinan sedikit berbeda, tergantung pada jenis bisnis yang Anda pilih.
 
Di mana saya pergi untuk mendapatkan lisensi?
Tempat terbaik untuk memulai adalah balai kota setempat Anda atau Departemen terkait, Kantor walikota bahkan mungkin gedung pengadilan.

Bagaimana tentang usaha di rumah atau Home Industri ?
Selidiki lokal meliputi zonasi tata cara mengurus izin usaha/ bisnis berbasis rumah. Beberapa lingkungan perumahan memiliki pembatasan zonasi yang ketat yang dapat mencegah Anda melakukan bisnis di rumah Anda. Namun, dimungkinkan untuk mendapatkan varians atau kondisional-menggunakan izin. Di banyak daerah, sikap terhadap bisnis berbasis rumah menjadi lebih mendukung diwilayah kabupaten dari pada dikota Khusunya Wil DKI Jakarta, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan varians license. Condominiums memiliki peraturan yang dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan bisnis dari rumah Anda. Kami juga melihat sesi bisnis berbasis rumah bagi mereka yang mempertimbangkan operasi bisnis dari rumah mereka.

JASA PENGURUSAN NIK IDENTITAS KEPABENAN



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
    NOMOR 17 TAHUN 2006 (17/2006)
    TENTANG
    PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG
    NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.    bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
b.    bahwa beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.    bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat:
1.    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.    Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612);

    Dengan Persetujuan Bersama
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
    dan
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

    Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:
    1.Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
    2.Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang Undang ini.
    3.Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    4.Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.
    5.Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
    6.Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang Undang ini.
    7.Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang Undang ini.
    8.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
    9.Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
    10.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
    11.Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang ini.
    12.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
    13.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
    14.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
    15.Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
    15a.Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
    16.Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
    17.Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
    18.Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang Undang ini.
    19.Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
    20.Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan.
    21.Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.







IJIN PENDIRIAN PMA

PAKET PENGURUSAN IJIN PMA :

    IZIN PRINSIP PMA
    Akta notaris
    Domisili perusahaan
    Npwp perusahaan
    PKP
    TDP
    Pengesahan Kehakiman (SK kehakiman)

Persyaratan Mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing :

1. Oleh Partisipan Asing :

a. Akta Pendirian Perusahaan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia; atau

b. Salinan paspor yang berlaku untuk individu asing atau

Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada :

a. Akta Pendirian Persuahaan an amandemennya

b. Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

d. Salinan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing

2. Oleh Parsipan Indonesia :

a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, atau

b. Kartu Identitas untuk Individu

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

3. Oleh PT. Penanaman Modal Asing yang baru

a. Akta Pendirian Perusahaan

b. Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM

4. Diagram alir dan uraian tentang proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus industri pengolahan atau uraian/penjelasan kegiatan bisnis untuk sektor jasa.

5. Surat rekomendasi dari kementrian teknis atau lembaga pemerintah lain yang terkait, jika diperlukan.

Jika rekomendasi belum tersedia, perusahaan bisa mengumpulkan aplikasi investasi ke BKPM dengan menyertakan salinan aplikasi surat rekomendasi kepada kementrian teknis atau lembaga pemerintah lain yang terkait mengenai memasukkan tanda terima dari perusahaan, dan jika dalam 17 (tujuh belas) hari kerja tidak ada jawaban atau rekomendasi, BKPM akan memproses dan menerbitkan persetujuan penanaman modal. Secara khusus untuk Penangkapan Perikanan, surat rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan masih diperlukan sebelum Surat Persetujuan Penanaman Modal dikeluarkan oleh BKPM.

Biaya Rp. Negosiasi,-


Pengurusan IT Produk Tertentu

Berdasarkan Permendag Nomor: 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Impor Produk Tertentu yang telah diterbitkan Kementerian Perdagangan RI, menetapkan Pelabuhan Dumai beserta enam pelabuhan lainnya di Indonesia, sebagai pelabuhan impor produk tertentu. Permendag ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 dan berakhir pada 31 Desember 2012.

Seperti yang disebutkan pada Pasal 5 dalam Permendag tersebut, setiap impor produk tertentu oleh importir terdaftar/IT-produk tertentu, hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan. Untuk Pelabuhan laut yakni di Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang).

Kemudian pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Soekarno-Hatta (Makassar), Dumai (Dumai) dan Pelabuhan Jayapura (Jayapura). Sedangkan melalui pelabuhan udara dapat dilakukan di seluruh pelabuhan udara internasional.

Dalam Permendag itu dijelaskan, produk tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Permendag yang meliputi produk makan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, mainan anak-anak, obat tradisional dan herbal serta kosmetik.

Untuk impor produk tertentu oleh IT-produk tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai dan Jayapura hanya bisa dilakukan produk Makanan dan Minuman (Mamin).

Impor produk tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Kemudian setiap impor produk tertentu oleh IT-produk tertentu, harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.

Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS), untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor.
KOMODITI :
  • Elektronika
  • Textil dan Produk Textil
  • Mainan Anak-Anak
  • Alas Kaki
  • IT Produk Makanan dan Minuman
  • IT Produk Herbal
  • IT Kosmetik
Persyaratan Pendukung Permohonan :
  • Rencana Import dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, Jenis barang, No. HS 10 digit dan pelabuhan tujuan
  • Rekapitulasi Import 12 bulan terakhir mencakup pos tarif, volume, nilai, negara asal, pelabuhan tujuan, nomor dan tanggal PIB.
  • Copy NPWP
  • Copy TDP
  • Copy Registrasi Import (SRP, NIK)
  • Copy API-U/P/APIT
  • Copy Kartu APIT (jika PMA)
  • Copy NPIK
Jangka waktu selesai : 1 - 2 minggu
Biaya : Negosiasi

*LABEL PRODUK BAHASA INDONESIA



Persyaratan Ijin Labeling Produk Impor :


Surat Permohonan Surat Permohonan Tertulis Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan Wajib
2 NPWP NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib
3 Lain-lain Daftar Barang dan Peruntukan Daftar Barang dan Peruntukan Wajib
4 Persyaratan Dagri Surat Permohonan Surat Permohonan Wajib
5 Persyaratan Dagri Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp. 6000,- Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp. 6000,- Wajib
6 API API-P Angka Pengenal Importir Produsen Pilihan #1
7 API API-U Angka Pengenal Importir Umum Pilihan #1
8 Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan IUI Izin Usaha Industri Tambahan
9 Lain-lain Surat Penunjukan Sebagai Pemasok Surat Penunjukan Sebagai Pemasok dari Produsen Tambahan
10 Lain-lain Surat Penetapan Sebagai Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor Surat Penetapan Sebagai Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor Tambahan
11 Lain-lain Surat Perjanjian kerja sama Antara Produsen dengan Importir sebagai Pemasok Surat Perjanjian kerja sama Antara Produsen dengan Importir sebagai Pemasok

JASA PENGURUSAN SIUP 3A


SIUP3A - Rekomendasi Izin Kerja Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing - Rekomendasi Izin Kerja
SIUJS Surat Izin Usaha Jasa Survey
Penutupan P3A Penutupan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
SIUJS - Cabang Surat Izin Usaha Jasa Survey - Cabang
SIUP3A Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
Persetujuan Penunjukan P3A Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
SIU-P4 Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

JASA PENGURUSAN KADIN/ ARDIN/ APTEK

Apakah KADIN Indonesia itu ?

KADIN singkatan dari 'Kamar Dagang Dan Industri', atau Kamar Dagang dan Industri. Ini adalah organisasi payung dari kamar dagang Indonesia dan asosiasi.

KADIN difokuskan pada semua hal yang berkaitan dengan perdagangan, industri dan jasa, dan sangat berkomitmen untuk menekan potensi dan sinergi dari perekonomian nasional, menawarkan sebuah forum strategis bagi pengusaha Indonesia. Hal ini dibiayai oleh swasta, maka juru bicara independen kepentingan sektor swasta.

Hal ini juga satu-satunya organisasi bisnis berskala nasional yang diamanatkan oleh UU No 1/1987 untuk berbicara atas nama bisnis swasta, mempertahankan penghubung istimewa untuk Pejabat Pemerintah dan mencakup semua sektor terkait.

33 Chambers daerah (KADIN Daerah) dan 440 cabang kabupaten memastikan cakupan nasional. Karena jaringan besar ini, KADIN Indonesia adalah mitra pilihan bagi perusahaan asing memulai keterlibatan mereka di Indonesia - menjadi anggota Kadin Indonesia.


Sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Keputusan Presiden RI Nomor 97 tahun 1996 Bab I Pasal 1 huruf (a) KADIN dinyatakan sebagai wadah bagi Pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan wadah pembinaan profesi dan penyaluran aspirasi, serta sarana memperjuangkan kepentingan dunia usaha dalam keikutsertaan pada pelaksanaan Pembangunan Nasional.
KADIN juga merupakan sarana komunikasi antar pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Asing serta antara pengusaha Indonesia dengan Pemerintah dalam mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan dinamis serta sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Sesuai dengan pengertian tentang KADIN tersebut, maka tugas utama KADIN lebih terfokus untuk membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia antara lain:
  • Pelayanan informasi bagi dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pengembangan dunia Usaha Nasional.
  • Advokasi bagi dunia usaha, khususnya bagi pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
  • Pengembangan potensi dunia usaha dan pengusaha nasional.
Untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut, KADIN DKI Jakarta menetapkan berbagai kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang serta menjabarkannya ke dalam program kerja tahunan yang menyentuh langsung kepada kepentingan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan dunia usaha yang memungkinkan terwujudnya keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia, khususnya Jakarta dan berperan serta secara aktif dan efektif dalam pembangunan Nasional.
Sejalan dengan tugas KADIN, maka pengusaha anggota KADIN DKI Jakarta diberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan fasilitas.


MANFAAT MENJADI ANGGOTA KADIN
  1. Mendapatkan Informasi tentang peluang-peluang bisnis di dalam dan di luar negeri
  2. Mendapatkan informasi tentang data perusahaan/ bidang usaha anggota KADIN Lainnya.
  3. Mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Pameran, Misi Dagang, Seminar/ Diskusi Panel/ Lokakarya, Kontak Bisnis, dll.
  4. Bimbingan, bantuan dan perlindungan hukum.
  5. Mendapatkan surat keterangan yang berguna bagi kelancaran usahanya, misalnya Surat Keterangan Kinerja Baik, Surat Rekomendasi untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan keanggotaan KADIN.
  6. Hubungan bisnis Nasional dan International, misalnya dalam pengurusan APEC Bisnis Travel Card dan Rekomendasi VISA.
  7. Pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang(Certificate of Origin), dan legalisasi dokumen-dokumen kegiatan usaha luar negeri dengan syarat & ketentuan yang berlaku.
  8. Diinformasikan Data Perusahaannya pada website KADIN atau dalam bentuk Jakarta Business Direktory (JBD)
  9. Memperoleh Penyuluhan tentang perpajakan melalui klinik pajak
  10. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan melalui media SMS/ MILIS INFOKOM KADIN Provinsi DKI Jakarta.


Persyaratan Anggota KADIN

  1.  Photo copy akta pendirian perusahaan dan perubahan beserta Sk kehakiman
  2.  Copy KTP Direktur
  3.  Photo copy NPWP perusahaan
  4.  Photo copy SIUP + TDP
  5.  Photo copy Laporan Keuangan, yang disahkan pimpinan perusahaan
  6.  Copy laporan Pajak bulanan tahunan
  7.  Pasphoto 3x4 3 lembar berwarna

JASA PENGURUSAN SIUP TDP 3 HARI

   Setiap orang yang ingin mendirikan usaha perdagangan selalu mengantongi surat izin usaha tersebut diminta baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum. hal ini dilakukan sebagai legitimasi dari perusahaan yang anda didirikan. Permohonan izin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi perusahaan yan melakukan perdaganagan lintas batas usaha yang berskala besar tetapi juga bagi perusahaan regional dan berskala kecil.

    Tujuan memeilik SIUP ini adalah agar usaha perdagangan medapat legalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapatkan masalah dikemudian hari.    

Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Surat ini dikeluarkan oleh instansi Pemerintah, yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah domisili perusahaan tersebut.
 
Surat ini berlaku selama perusahaan masih terus berjalan. SIUP dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan modal dan kekayaan perusahaan yang bersangkutan, yaitu:

  • SIUP besar, akan diberikan kepada perusahaan yang modal dan kekayaanya dalam akta pendirian berjumlah di atas Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard keatas).
  • SIUP sedang, akan diberikan kepada kepada perusahaan yang modal dan kekayaanya dalam akta pendirian berjumlah di atas Rp 5.000.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah -10 Milyard).
  • SIUP kecil, akan diberikan kepada kepada perusahaan yang modal dan kekayaanya dalam akta pendirian berjumlah sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah - Rp. 500jt).
Syarat SIUP  :

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Asli Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan
Pasphoto 3x4 3 lembar berwarna


Proses Mulai 3 hari - 10 hari kerja, selesai


Syarat Perpanjang SIUP TDP

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan
Asli SIUP TDP (yang lama)

Proses Mulai 3 hari - 10 hari kerja, selesai


Syarat Perubahan Alamat dan Penanggung Jawab SIUP TDP

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan
Asli SIUP TDP (yang lama)

Proses Mulai 3 hari - 10 hari kerja selesai

Syarat diatas khusus untuk SIUP Kecil dan Menengah

BARU JASA PENGURUSAN API-U/P

A.    DEFINISI

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dmaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :
1.    Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan
2.    Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara kenegara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah.
3.    Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.

B.    MANFAAT MELAKUKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tetntu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfat tersebut antara lain :
1.    Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negri sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan IPTEK dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
2.    Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negri.Sebagai contoh : Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain. Akan tetapi, Jepang dapat memproduksi dengan lebih efesien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut
a.    Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efesien.
b.    Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi dalam negri.
3.    Memperluas Pasar dan Menambah Keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negri.
4.    Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih moderen.
 
Untuk memperoleh API-U , harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat dengan melampirkan:

untu info lebih jelas hub bagian marketing PT. Masterpiece Jasa

JASA PENGURUSAN-PERPANJANG SIUJK

Persyaratan perpanjangan izin SIUJK
a.    Mengisi formulir permohonan
b.    Menyerahkan rekaman sertifikat badab usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
c.    Menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan / atau sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
d.    Menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha ( PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli / terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJT-BU) dan
e.    Menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.


(1)    Setiap BUJK yang memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa kontruksi
(2)    BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
a.    Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan ;
b.    Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
c.    Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
d.    Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
(3)    Laporan sebagaimana dimaksud meliputi :
a.    Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
b.    Institusi / Lembaga pengguna jasa; dan
c.    Kemajuan pekerjaan pelaksanaan.


JASA MENGURUS-IP BESI ATAU BAJA

Penerbitan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka
Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Besi atau Baja oleh Direktur Jenderal apabila memiliki persyaratan sebagai berikut :

  • Angka Pengenal Importir Produsen/Angka Pengenal Importir Terbatas (API-P);
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
  • Izin Usaha Industri (lUI), Surat Persetujuan atau Perluasan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Tanda Daftar Industri (TDI), yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku dari Besi atau Baja;
  • Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis dan spesifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit yang memiliki nomor urut pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/5/2012
  • Kapasitas, Rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi;
  • Laporan produksi dan realisasi impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah berproduksi 2 (dua) tahun atau lebih;
  • Kebenaran seluruh persyaratan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h berupa Surat Pernyataan bermaterai cukup dengan mempergunakan Form VI.


! JASA PENGURUSAN IT/ IP - BESI ATAU BAJA

Penerbitan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka
Pengakuan sebagai Importit Terdaftar (IT) Besi atau Baja
oleh Direktur Jenderal apabila memiliki persyaratan sebagai berikut :

  • Angka Pengenal Importir Umum/Angka Pengenal Importir Terbatas (API-U/APIT-U);
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
  • Kontrak Penjualan
  • Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis dan spesifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit yang memiliki nomor urut pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/2009;
  • Kapasitas, Rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi;
    Laporan produksi dan realisasi impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah berproduksi 2 (dua) tahun atau lebih;
  • Kebenaran seluruh persyaratan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h berupa Surat Pernyataan bermaterai cukup dengan mempergunakan Form VI.
Biaya Rp. Negosiasi Lama Proses 10 -14 hari kerja


JASA PENGURUSAN KITAS WNA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH.01.GR.01.14 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



 MEMUTUSKAN:
Menetapkan :    PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.    Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Skim adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga Negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara Indonesia.
2.     Lima tahun berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah keluar wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali.
3.     Sepuluh tahun tidak berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh Izin Tinggal Terbatas/Tetap sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya 10 (sepuluh) tahun.
4.     Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
5.     Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia adalah upaya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pasal 2
(1)     Skim diberikan kepada orang asing untuk proses permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)     Proses permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pewarganegaraan; dan
b. menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

Pasal 3
(1)     Skim untuk proses pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada orang asing jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.     mengisi formulir yang ditentukan;
b.     menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:
1.     paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan
2.     izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku.
c.     pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:
1.     paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
2.     paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
d.     tidak terdapat dalam daftar pencegahan;
e.     membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.     pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak
2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
g.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
h.     surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan.
(2)     Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi:
a.     tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan:
1)     Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
2)     akta pendirian perusahaan; dan
3)     Tanda Daftar Perusahaan.
b.     penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap;
c.    rohaniwan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Persyaratan Pendukung Permohonan KITAS

  1. Foto copy Pasport.
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau Akta -Perubahan + SK Keakiman.
  3. Fotokopi Domisili, NPWP (perusahaan)Fotokopi SIUP Persetujuan Tetap (SPT) BKPM.
  4. Fotokopi TDP - Tanda Daftar Perusahaan.
  5. Fotokopi KTP Direktur.CV - Curriculum Vitae
  6. Fotokopi Ijasah Terakhir.
  7. Pas foto Ukuran 2x3, 3x4, 4 x 6 cm (red background) masing2 10 lembar
  8. Fotokopi Kontrak Kerja.Nama pendamping serta program pendidikan dan latihan.
  9. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU No.7) yang masih berlaku.
    RPTKA yang masih berlaku.

Paket yang diperoleh : 

  1. VBS / Telex VITAS ke KBRI / Konsulat di luar Negeri
  2. IMTA - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
  3. KITAS - Kartu Izin Tinggal TerbatasPOA - Buku Pengawasan Orang Asing
  4. KIP WNA - Kartu Identitas Pendatang Warga Negara AsingSKSKP - Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang WNA
  5. FIBP WNA - Formulir Isian Biodata Pendatang Warga Negara Asing
  6. SKTT - Surat Keterangan Tempat Tinggal
  7. STM - Surat Tanda Melapor


Jangka waktu selesai -+1 bln

Biaya Negosiasi

STP KEAGENAN ATAU DISTRIBUTOR

 Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri / Luar Negeri


Persyaratan Pendukung
  • Copy Domisili, NPWP, SIUP, TDP Perusahaan
  • Copy API-U/ APIT/API-P/API-K
  • Copy Akta pendirian dan atau Akta perubahan beserta SK Kehakiman
  • Surat Perjanjian dilegalisasi Notaris (produksi dlm negeri) dan Notary public dan Atase Perdagangan/ Kantor Perwakilan RI di Negara Prinsipal (produksi luar negeri)
  • Surat Perjanjian atau Penunjukan dari prinsipal produsen kpd supplier apabila perjanjian bukan dari prinsipal produsen (supplier, subsidiary atau perwakilan)
  • Leaflet/Brosur/ katalog asli dari prinsipal untuk jenis barang dan atau jasa yang diageni/didstribusikan
Jangka waktu penyelesaian -+ 10 hari kerja
Biaya Rp. Negosiasi



JASA PENGURUSAN IZIN IMPOR MESIN BEKAS

PI Cakram Optik - Kosong Persetujuan Impor Cakram Optik Kosong
PI Cakram Optik - Bahan Baku (Polycarbonate) Persetujuan Impor Cakram Optik Bahan Baku Polycarbonate Optical Grade
PI Prekursor Non Pharmasi Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi
PI Intan Kasar Persetujuan Impor Intan Kasar
PI Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
PI Cakram Optik - Isi Persetujuan Impor Cakram Optik Isi
PI Bahan Peledak Industri (Komersial) Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)
PI Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)
PI Pupuk Bersubsidi Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi
PI Bahan Berbahaya (B2) Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2)
PI Nitro Cellulose (NC) Persetujuan Impor Nitro Cellulose (NC)
PI Cakram Optik - Mesin dan Peralatan Mesin Persetujuan Impor Cakram Optik - Mesin dan Peralatan Mesin
PI Tabung LPG 3 Kg Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg
PI Sakarin Persetujuan Impor Sakarin
PI BPO - Metil Bromida Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) - Metil Bromida
PI BPO - Non Metil Bromida Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) - Non Metil Bromida
PI BPO - Metil Bromida & Non Metil Bromida Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) - Metil Bromida & Metil Non Bromida
PI Minol Persetujuan Impor Minuman Beralkohol
PI Barang Modal Bukan Baru - Pemakai Langsung Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Pemakai Langsung
PI Barang Modal Bukan Baru - Perusahaan Rekondisi Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Perusahaan Rekondisi
PI Siklamat Persetujuan Impor Siklamat
PI Garam Industri Persetujuan Impor Garam Industri
PI Beras - Konsumsi Khusus Persetujuan Impor Beras untuk Kesehatan dan Konsumsi Khusus
PI Beras - Hibah Persetujuan Impor Beras Hibah
PI Beras - BULOG Persetujuan Impor Beras Khusus BULOG
PI Cengkeh Persetujuan Impor Cengkeh
PI Minyak dan Gas Bumi Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi
PI Barang Modal Bukan Baru - Pesawat Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Pesawat
PI Barang Modal Bukan Baru - Remanufakturing Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Remanufakturing
PI Barang Modal Bukan Baru - Penyedia Alat Rumah Sakit Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Penyedia Alat Rumah Sakit
PI Produk Hewan Segar Persetujuan Impor Produk Hewan Segar
PI Preparat Campuran Mengandung Alkohol Persetujuan Impor Preparat Campuran Mengandung Alkohol
PI Produk Hewan Olahan Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan
PI Hewan Persetujuan Impor Hewan
PI Mutiara Persetujuan Impor Mutiara