Terima kasih Anda telah mengunjungi Hompage  PT. Masterpiece Jasa, Konsultan Izin Usaha/ Biro Jasa Perijinan, Sejalan dengan era globalisasi dan era modernnisasi yang bertujuan untuk menciptakan semua mudah dan kecepatan pelayanan di seluruh wilayah, baik kota maupun Kabupaten baik usaha dibidang perdagangan, ekspor - impor atau Jasa dll, maka dengan hal ini, kami, mengundang Anda untuk menjadi lebih rinci lagi mengenal kita melalui website ini.
         PT. Masterpiece Jasa" berdiri pada tahun 2000 ketika itu bernama PT. Masterjasa Indonesia, misi kami adalah untuk menjalin kerjasama dan saling percaya antara pelanggan yang memerlukan efisiensi dan ketepatan waktu dalam melayani pengelolaan izin dan dokumen perusahaan, kami sangat menghargai Investasi anda dalam pengurusan izin usaha yang anda percayakan kepada kami, kami senantiasa berupaya terus untuk meningkatkan profesionalitas kami, sesuai dengan Moto Kami " Customer satisfaction is our goal " demikian deskripsi perusahaan kami, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih, anda telah percaya pada PT. Masterpiece Jasa, Good Luck.. ! !
        Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan asas-asas tersebut, yaitu Asas Kepastian Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Meskipun merupakan asas, tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu.

Yang menjadi pertanyaan, Apakah saya butuh Izin/ lisensi ?
Jawaban yang paling mungkin " ya " . Tanpa ini, Anda mungkin menjalankan bisnis secara ilegal. Hampir semua bisnis membutuhkan lisensi di kabupaten atau Kota Madya. Mungkin ada daerah kota atau kabupaten wilayah tertentu mempunyai persyaratan perizinan sedikit berbeda, tergantung pada jenis bisnis yang Anda pilih.
 
Di mana saya pergi untuk mendapatkan lisensi?
Tempat terbaik untuk memulai adalah balai kota setempat Anda atau Departemen terkait, Kantor walikota bahkan mungkin gedung pengadilan.

Bagaimana tentang usaha di rumah atau Home Industri ?
Selidiki lokal meliputi zonasi tata cara mengurus izin usaha/ bisnis berbasis rumah. Beberapa lingkungan perumahan memiliki pembatasan zonasi yang ketat yang dapat mencegah Anda melakukan bisnis di rumah Anda. Namun, dimungkinkan untuk mendapatkan varians atau kondisional-menggunakan izin. Di banyak daerah, sikap terhadap bisnis berbasis rumah menjadi lebih mendukung diwilayah kabupaten dari pada dikota Khusunya Wil DKI Jakarta, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan varians license. Condominiums memiliki peraturan yang dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan bisnis dari rumah Anda. Kami juga melihat sesi bisnis berbasis rumah bagi mereka yang mempertimbangkan operasi bisnis dari rumah mereka.

JASA PENGURUSAN NIK EKSIM




Pengertian Ekspor
Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dala masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuanpemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam bentuk Valuta
Asing (valas)
Sistem dan Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalulintas Devisa di Indonesia, Ekspor adalah membawa barang ke dalam kapal laut atau kapal terbang untuk diangkut keluar Indonesia, kecuali jika perbuatan ini berhubungan dengan pengangkutan lanjutan. Berbagai pengertian tentang ekspor juga dikemukakan sebagai berikut :
a.       Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ekspor adalah, “pengiriman
barang dagangan keluar negeri”.
b.      Menurut pasal 1 Kepmenperindag RI No. 124/MPR/KEP/5/1996
tanggal 31 Mei 1996, ekspor adalah “kegiatan mengeluarkan barang
dari daerah pabean”. Dalam pengertian di atas terdapat satu unsur yang sama yaitu, “daerah
pabean”. Dalam pasal 1 angka 2 UU Kepabeanan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah : “Wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, 23 dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU ini”. Dengan pengertian tersebut maka jelas bahwa pengeluaran barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dinyatakan sebagai ekspor. Menurut pasal 2 ayat 2 UU No. 10 tahun 1995, tanggal 30 Desember 1995, dijelaskan bahwa : “Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sabagai barang ekspor”. Adapun prosedur untuk melakukan ekspor adalah :
1)Promosi, Korespondensi, negosiasi dengan buyer (untuk mendapatkan kecocokan harga, mutu, delivery, dll)
2) Setelah setuju, eksportir dan importer mengadakan kontrak dagang
(sales contract)
3) Setelah setuju, maka importir akan membuka L/C (jika pembayaran
disepakati dengan L/C)
4) Setelah eksportir menerima L/C confirmation, maka eksportir akan
menyiapkan barang (ready to export)
5) Eksportir membuat dokumen packing list
Dan invoice
6) Eksportir membuat dokumen shipping instruction
yang ditujukan pada perusahaan pelayaran (untuk pesan kapal dan container)
7) Eksportir mengurus dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) ke  Bea Cukai.
8) Barang dimuat di atas kapal, dan eksportir akan memperoleh dokumen Bill Of Lading
(B/L)
9) Eksportir mengurus dokumen
COO (Ceertificate Of Origin) atauSKA (Surat Keterangan Asal)
10) Eksportir menghubungi pihak bank untuk mencairkan L/C
(syaratnya adalah dokumen-dokumen utama, yaitu Packing List, Invoice, PEB, Dan COO
Beberapa lembaga/institusi yang berhubungan secara langsung maupun
tidak langsung dengan kegiatan ekspor adalah :
a.       Bank
Peranan bank sangat penting, yaitu sebagai penyedia kredit ekspor bila
diperlukan oleh eksportir. Kedua, memperlancar dan mengamankan
transaksi melalui
Letter of Credti (L/C) karena L/C ini dari sisi
eksportir bisa merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir.
c.       Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Peranan Departemen Perdagangan dan Perindustrian dalam kegiatan ekspor-impor cukup penting, yaitu : pertama, sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan izin sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dan izin sebagai Angka Pengenal Importir (API), atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Kedua, mengeluarkan dokumen ekspor yang
Disebut “Certificate Of Origin” (COO) yang merupakan surat pernyataan bahwa barang-barang yang diekspor tersebut adalah benar- benar dibuat di Negara Indonesia. Ketiga, mengawasi, mengatur, dan memonitor barang-barang yang terkena quota, dan tentunya pertumbuhan ekspor Indonesia.
25 Shipping Company/Perusahaan Pelayaran
Peran Shipping Company yaitu: sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-barang yang diekspor/diimpor, dan juga sebagai penyedia ontainer kosong  empty container bagi eksportir. Selain itu, Shipping Company juga mengeluarkan dokumen pengapalan yang disebut
Bill of Lading (B/L) yang merupkan dokumen pokok dalam pencairan L/C di
bank.
d.      Freight Forwarder, EMKL, PPJK
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Pengusaha Pengurusan
Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah merupakan perusahaan jasa yang
menangani pengurusan ekspor-impor. Ruang lingkup kerjanya
meliputi : pengambilan container kosong di depo penumpukan
container untuk dibawa ke tempat eksportir, kemudian dilakukan
pemuatan barang ke dalam container, dan akhirnya membawa
container tersebut ke pelabuhan muat. Biaya jasa yang harus dibayar
oleh EMKL ke PT. Pelindo meliputi: Lift of Full/Empty, Lift on
Full/Empty, Haulage, biaya penumpukan container dan biaya dermaga.
e.
Asuransi
Peranan asuransi sebagai perusahaan jasa penyedia asuransi untuk
kegiatan ekspor/impor sesuai permintaan di dalam L/C, bisa berupa
pemagaran resiko atas kegiatan transaksi perdagangan internasional
dan penerbitan
custom bond. Custom Bond
memberikan jaminan
kepada obligee (BAPEKSTA atau Bea Cukai) bahwa Importir mampu
menyelesaikan seluruh kawajiban kepabeanan dalam rangka impor
26
berupa pelaksanaan reekspor ataupun pembayaran pungutan Negara
berupa bea masuk dan pajak. (www.asiamaya.com
)
f.
Bea Cukai
Peranan Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yaitu untuk mengawasi
barang-barang ekspor/impor, khususnya yang kena Pajak Ekspor (PE)
dan yang kedua adalah mengawasi yang terkait dengan fasilitas
Bapeksta (Bagian Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan
Data) Keuangan.
g.
Kedutaan/Konsulat
Peranan pihak kedutaan dalam kegiatan ekspor/impor adalah sebagai
penghubung atau perantara. Misalnya suatu negara akan mengekspor
produknya ke negara lain, maka proses tersebut akan lebih mudah jika
di negara eksportir tersebut ada kedutaan dari negara importer. Hal ini
karena sebelumnya sudah ada rekomendasi dari pihak kedutaan
tersebut.
h.
Surveyor (Badan Pemeriksa)
Surveyor independen mempunyai peran sebagai wakil importir dalam
pemeriksaan barang-barang yang akan dimuat ke dalam container
dilokasi eksportir. Dalam hal ini, pemeriksaan hanya dilakukan bila
ada permintaan dari pihak importer.
Sebagai dasar utama dari kegiatan perdagangan ekspor di Indonesia
adalah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982
tentang pelaksanaan ekspor–impor dan lalu lintas devisa. Peraturan ini
kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
27
1985 yang dilengkapi dengan beberapa Keputusan Menteri yang terkait
sebagai peraturan pelaksanaannya.
Berdasarkan Kepmenperindag No. 124/MPP/Kep/5/1996 tertanggal 31
Mei 1996 disebutkan adanya persyaratan begi suatu perusahaan atau
perorangan agar dapat melakukan kegiatan ekspor, yaitu :
Telah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
Telah memiliki Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga
Pemerintah Non Departemen lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Telah memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Adapun penggolongan jenis komoditi ekspor adalah :
1)
Barang yang dilarang ekspornya. Adalah barang yang tidak boleh diekspor, karena untuk melindungi kelestarian alam (jenis binatang dan tanaman langka), untukmeningkatkan nilai tambah barang tersebut dengan memproses menjadi barang jadi atau setengah jadi di dalam negeri, untuk menjamin pengadaan barang tersebut bagi keperluan dalam negeri, dan untuk menjaga agar barang barang kuno yang mempunyai nilai kebudayaan tinggi tetap berada di dalam negeri. Contoh komoditi yang dilarang untuk diekspor adalah, karet bongkah, binatang atau tumbuhan langka, barang-barang kuno yang bernilai sejarah, kulit mentah, dll.
2)
Barang yang diatur ekspornya Adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar.  Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menperindag untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.Sesuai lampiran SK Menperindag No. 124/MPP/Kep/5/1996tanggal 31 Mei 1996 disebutkan barang-barang yang diatur ekspornya
adalah :
a Tekstil dan produk tekstil khusus tujuan Negara kuota (AS, Uni Eropa, Kanada, Norwegia, dan   
    Turki)
b. Lampit Rotan
c. Kayu dan produk dari kayu dari segala jenis bentuk
d. Barang hasil industri dan kerajinan dari kayu cendana
       e. Kopi
       f. Maniok
3) Barang yang diawasi ekspornya Adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menperindag atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.Pengawasan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengamankan barang-barang penting yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pelaksanaan ekspor barang-barang tersebut hanya dapat dilakukanapabila terdapat surplus/kelebihan produksi, sehingga jika diekspor hal tersebut tidak akan mengganggu pengadaan kebutuhan 1 dalam negeri.

IJIN PENDIRIAN PMA

PAKET PENGURUSAN IJIN PMA :

    IZIN PRINSIP PMA
    Akta notaris
    Domisili perusahaan
    Npwp perusahaan
    PKP
    TDP
    Pengesahan Kehakiman (SK kehakiman)

Persyaratan Mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing :

1. Oleh Partisipan Asing :

a. Akta Pendirian Perusahaan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia; atau

b. Salinan paspor yang berlaku untuk individu asing atau

Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada :

a. Akta Pendirian Persuahaan an amandemennya

b. Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

d. Salinan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing

2. Oleh Parsipan Indonesia :

a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, atau

b. Kartu Identitas untuk Individu

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

3. Oleh PT. Penanaman Modal Asing yang baru

a. Akta Pendirian Perusahaan

b. Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM

4. Diagram alir dan uraian tentang proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus industri pengolahan atau uraian/penjelasan kegiatan bisnis untuk sektor jasa.

5. Surat rekomendasi dari kementrian teknis atau lembaga pemerintah lain yang terkait, jika diperlukan.

Jika rekomendasi belum tersedia, perusahaan bisa mengumpulkan aplikasi investasi ke BKPM dengan menyertakan salinan aplikasi surat rekomendasi kepada kementrian teknis atau lembaga pemerintah lain yang terkait mengenai memasukkan tanda terima dari perusahaan, dan jika dalam 17 (tujuh belas) hari kerja tidak ada jawaban atau rekomendasi, BKPM akan memproses dan menerbitkan persetujuan penanaman modal. Secara khusus untuk Penangkapan Perikanan, surat rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan masih diperlukan sebelum Surat Persetujuan Penanaman Modal dikeluarkan oleh BKPM.

Biaya Rp. Negosiasi,-


Pengurusan IT Produk Tertentu

Berdasarkan Permendag Nomor: 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Impor Produk Tertentu yang telah diterbitkan Kementerian Perdagangan RI, menetapkan Pelabuhan Dumai beserta enam pelabuhan lainnya di Indonesia, sebagai pelabuhan impor produk tertentu. Permendag ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 dan berakhir pada 31 Desember 2012.

Seperti yang disebutkan pada Pasal 5 dalam Permendag tersebut, setiap impor produk tertentu oleh importir terdaftar/IT-produk tertentu, hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan. Untuk Pelabuhan laut yakni di Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang).

Kemudian pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Soekarno-Hatta (Makassar), Dumai (Dumai) dan Pelabuhan Jayapura (Jayapura). Sedangkan melalui pelabuhan udara dapat dilakukan di seluruh pelabuhan udara internasional.

Dalam Permendag itu dijelaskan, produk tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Permendag yang meliputi produk makan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, mainan anak-anak, obat tradisional dan herbal serta kosmetik.

Untuk impor produk tertentu oleh IT-produk tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai dan Jayapura hanya bisa dilakukan produk Makanan dan Minuman (Mamin).

Impor produk tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Kemudian setiap impor produk tertentu oleh IT-produk tertentu, harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.

Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS), untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor.
KOMODITI :
  • Elektronika
  • Textil dan Produk Textil
  • Mainan Anak-Anak
  • Alas Kaki
  • IT Produk Makanan dan Minuman
  • IT Produk Herbal
  • IT Kosmetik
Persyaratan Pendukung Permohonan :
  • Rencana Import dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, Jenis barang, No. HS 10 digit dan pelabuhan tujuan
  • Rekapitulasi Import 12 bulan terakhir mencakup pos tarif, volume, nilai, negara asal, pelabuhan tujuan, nomor dan tanggal PIB.
  • Copy NPWP
  • Copy TDP
  • Copy Registrasi Import (SRP, NIK)
  • Copy API-U/P/APIT
  • Copy Kartu APIT (jika PMA)
  • Copy NPIK
Jangka waktu selesai : 1 - 2 minggu
Biaya : Negosiasi

*LABEL PRODUK BAHASA INDONESIA



Persyaratan Ijin Labeling Produk Impor :


Surat Permohonan Surat Permohonan Tertulis Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan Wajib
2 NPWP NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib
3 Lain-lain Daftar Barang dan Peruntukan Daftar Barang dan Peruntukan Wajib
4 Persyaratan Dagri Surat Permohonan Surat Permohonan Wajib
5 Persyaratan Dagri Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp. 6000,- Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp. 6000,- Wajib
6 API API-P Angka Pengenal Importir Produsen Pilihan #1
7 API API-U Angka Pengenal Importir Umum Pilihan #1
8 Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan IUI Izin Usaha Industri Tambahan
9 Lain-lain Surat Penunjukan Sebagai Pemasok Surat Penunjukan Sebagai Pemasok dari Produsen Tambahan
10 Lain-lain Surat Penetapan Sebagai Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor Surat Penetapan Sebagai Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor Tambahan
11 Lain-lain Surat Perjanjian kerja sama Antara Produsen dengan Importir sebagai Pemasok Surat Perjanjian kerja sama Antara Produsen dengan Importir sebagai Pemasok

JASA PENGURUSAN SIUP 3A


SIUP3A - Rekomendasi Izin Kerja Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing - Rekomendasi Izin Kerja
SIUJS Surat Izin Usaha Jasa Survey
Penutupan P3A Penutupan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
SIUJS - Cabang Surat Izin Usaha Jasa Survey - Cabang
SIUP3A Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
Persetujuan Penunjukan P3A Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
SIU-P4 Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

JASA PENGURUSAN KADIN/ ARDIN/ APTEK

Apakah KADIN Indonesia itu ?

KADIN singkatan dari 'Kamar Dagang Dan Industri', atau Kamar Dagang dan Industri. Ini adalah organisasi payung dari kamar dagang Indonesia dan asosiasi.

KADIN difokuskan pada semua hal yang berkaitan dengan perdagangan, industri dan jasa, dan sangat berkomitmen untuk menekan potensi dan sinergi dari perekonomian nasional, menawarkan sebuah forum strategis bagi pengusaha Indonesia. Hal ini dibiayai oleh swasta, maka juru bicara independen kepentingan sektor swasta.

Hal ini juga satu-satunya organisasi bisnis berskala nasional yang diamanatkan oleh UU No 1/1987 untuk berbicara atas nama bisnis swasta, mempertahankan penghubung istimewa untuk Pejabat Pemerintah dan mencakup semua sektor terkait.

33 Chambers daerah (KADIN Daerah) dan 440 cabang kabupaten memastikan cakupan nasional. Karena jaringan besar ini, KADIN Indonesia adalah mitra pilihan bagi perusahaan asing memulai keterlibatan mereka di Indonesia - menjadi anggota Kadin Indonesia.


Sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Keputusan Presiden RI Nomor 97 tahun 1996 Bab I Pasal 1 huruf (a) KADIN dinyatakan sebagai wadah bagi Pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan wadah pembinaan profesi dan penyaluran aspirasi, serta sarana memperjuangkan kepentingan dunia usaha dalam keikutsertaan pada pelaksanaan Pembangunan Nasional.
KADIN juga merupakan sarana komunikasi antar pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Asing serta antara pengusaha Indonesia dengan Pemerintah dalam mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan dinamis serta sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Sesuai dengan pengertian tentang KADIN tersebut, maka tugas utama KADIN lebih terfokus untuk membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia antara lain:
  • Pelayanan informasi bagi dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pengembangan dunia Usaha Nasional.
  • Advokasi bagi dunia usaha, khususnya bagi pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
  • Pengembangan potensi dunia usaha dan pengusaha nasional.
Untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut, KADIN DKI Jakarta menetapkan berbagai kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang serta menjabarkannya ke dalam program kerja tahunan yang menyentuh langsung kepada kepentingan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan dunia usaha yang memungkinkan terwujudnya keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia, khususnya Jakarta dan berperan serta secara aktif dan efektif dalam pembangunan Nasional.
Sejalan dengan tugas KADIN, maka pengusaha anggota KADIN DKI Jakarta diberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan fasilitas.


MANFAAT MENJADI ANGGOTA KADIN
  1. Mendapatkan Informasi tentang peluang-peluang bisnis di dalam dan di luar negeri
  2. Mendapatkan informasi tentang data perusahaan/ bidang usaha anggota KADIN Lainnya.
  3. Mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Pameran, Misi Dagang, Seminar/ Diskusi Panel/ Lokakarya, Kontak Bisnis, dll.
  4. Bimbingan, bantuan dan perlindungan hukum.
  5. Mendapatkan surat keterangan yang berguna bagi kelancaran usahanya, misalnya Surat Keterangan Kinerja Baik, Surat Rekomendasi untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan keanggotaan KADIN.
  6. Hubungan bisnis Nasional dan International, misalnya dalam pengurusan APEC Bisnis Travel Card dan Rekomendasi VISA.
  7. Pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang(Certificate of Origin), dan legalisasi dokumen-dokumen kegiatan usaha luar negeri dengan syarat & ketentuan yang berlaku.
  8. Diinformasikan Data Perusahaannya pada website KADIN atau dalam bentuk Jakarta Business Direktory (JBD)
  9. Memperoleh Penyuluhan tentang perpajakan melalui klinik pajak
  10. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan melalui media SMS/ MILIS INFOKOM KADIN Provinsi DKI Jakarta.


Persyaratan Anggota KADIN

  1.  Photo copy akta pendirian perusahaan dan perubahan beserta Sk kehakiman
  2.  Copy KTP Direktur
  3.  Photo copy NPWP perusahaan
  4.  Photo copy SIUP + TDP
  5.  Photo copy Laporan Keuangan, yang disahkan pimpinan perusahaan
  6.  Copy laporan Pajak bulanan tahunan
  7.  Pasphoto 3x4 3 lembar berwarna

JASA PENGURUSAN SIUP TDP 3 HARI SELESAI

   Setiap orang yang ingin mendirikan usaha perdagangan selalu mengantongi surat izin usaha tersebut diminta baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum. hal ini dilakukan sebagai legitimasi dari perusahaan yang anda didirikan. Permohonan izin mendirikan usaha ini tidak hanya bagi perusahaan yan melakukan perdaganagan lintas batas usaha yang berskala besar tetapi juga bagi perusahaan regional dan berskala kecil.

    Tujuan memeilik SIUP ini adalah agar usaha perdagangan medapat legalisasi oleh pemerintah, sehingga tidak banyak mendapatkan masalah dikemudian hari.    

Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Surat ini dikeluarkan oleh instansi Pemerintah, yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah domisili perusahaan tersebut.
 
Surat ini berlaku selama perusahaan masih terus berjalan. SIUP dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan modal dan kekayaan perusahaan yang bersangkutan, yaitu:

  • SIUP besar, akan diberikan kepada perusahaan yang modal dan kekayaanya dalam akta pendirian berjumlah di atas Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard keatas).
  • SIUP sedang, akan diberikan kepada kepada perusahaan yang modal dan kekayaanya dalam akta pendirian berjumlah di atas Rp 5.000.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah -10 Milyard).
  • SIUP kecil, akan diberikan kepada kepada perusahaan yang modal dan kekayaanya dalam akta pendirian berjumlah sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah - Rp. 500jt).
Syarat SIUP  :

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Asli Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan
Pasphoto 3x4 3 lembar berwarna


Proses Mulai 3 hari - 10 hari kerja, selesai


Syarat Perpanjang SIUP TDP

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan
Asli SIUP TDP (yang lama)

Proses Mulai 3 hari - 10 hari kerja, selesai


Syarat Perubahan Alamat dan Penanggung Jawab SIUP TDP

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan
Asli SIUP TDP (yang lama)

Proses Mulai 3 hari - 10 hari kerja selesai

Syarat diatas khusus untuk SIUP Kecil dan Menengah

JASA PENGURUSAN-PERPANJANG SIUJK

Persyaratan perpanjangan izin SIUJK
a.    Mengisi formulir permohonan
b.    Menyerahkan rekaman sertifikat badab usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
c.    Menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan / atau sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
d.    Menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha ( PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli / terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJT-BU) dan
e.    Menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.


(1)    Setiap BUJK yang memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa kontruksi
(2)    BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
a.    Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan ;
b.    Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
c.    Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
d.    Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
(3)    Laporan sebagaimana dimaksud meliputi :
a.    Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
b.    Institusi / Lembaga pengguna jasa; dan
c.    Kemajuan pekerjaan pelaksanaan.


JASA MENGURUS-IP BESI ATAU BAJA

Penerbitan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka
Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Besi atau Baja oleh Direktur Jenderal apabila memiliki persyaratan sebagai berikut :

  • Angka Pengenal Importir Produsen/Angka Pengenal Importir Terbatas (API-P);
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
  • Izin Usaha Industri (lUI), Surat Persetujuan atau Perluasan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Tanda Daftar Industri (TDI), yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku dari Besi atau Baja;
  • Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis dan spesifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit yang memiliki nomor urut pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/5/2012
  • Kapasitas, Rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi;
  • Laporan produksi dan realisasi impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah berproduksi 2 (dua) tahun atau lebih;
  • Kebenaran seluruh persyaratan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h berupa Surat Pernyataan bermaterai cukup dengan mempergunakan Form VI.


! JASA PENGURUSAN IT/ IP - BESI ATAU BAJA

Penerbitan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka
Pengakuan sebagai Importit Terdaftar (IT) Besi atau Baja
oleh Direktur Jenderal apabila memiliki persyaratan sebagai berikut :

  • Angka Pengenal Importir Umum/Angka Pengenal Importir Terbatas (API-U/APIT-U);
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
  • Kontrak Penjualan
  • Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis dan spesifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit yang memiliki nomor urut pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/2009;
  • Kapasitas, Rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi;
    Laporan produksi dan realisasi impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah berproduksi 2 (dua) tahun atau lebih;
  • Kebenaran seluruh persyaratan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h berupa Surat Pernyataan bermaterai cukup dengan mempergunakan Form VI.
Biaya Rp. Negosiasi Lama Proses 10 -14 hari kerja


Khusus JASA MENGURUS KITAS BARU WNA

Persyaratan Pendukung Permohonan KITAS

Foto copy Pasport.
Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau Akta -Perubahan + SK Keakiman.
Fotokopi Domisili, NPWP (perusahaan)
Fotokopi SIUP Persetujuan Tetap (SPT) BKPM.
Fotokopi TDP - Tanda Daftar Perusahaan.
Fotokopi KTP Direktur.
CV - Curriculum Vitae
Fotokopi Ijasah Terakhir.
Pas foto Ukuran 2x3, 3x4, 4 x 6 cm (red background) masing2 10 lembar
Fotokopi Kontrak Kerja.
Nama pendamping serta program pendidikan dan latihan.
Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU No.7) yang masih berlaku.
RPTKA yang masih berlaku.


Paket yang diperoleh :VBS / Telex VITAS ke KBRI / Konsulat di luar Negeri
IMTA - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
KITAS - Kartu Izin Tinggal Terbatas
POA - Buku Pengawasan Orang Asing
SKLD - Surat Keterangan Lapor Diri
KIP WNA - Kartu Identitas Pendatang Warga Negara Asing
SKSKP - Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang WNA
FIBP WNA - Formulir Isian Biodata Pendatang Warga Negara Asing
SKTT - Surat Keterangan Tempat Tinggal
STM - Surat Tanda Melapor
Laporan Keberadaan


Jangka waktu selesai -+1 bln

Biaya Negosiasi

STP KEAGENAN ATAU DISTRIBUTOR

 Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri / Luar Negeri


Persyaratan Pendukung
  • Copy Domisili, NPWP, SIUP, TDP Perusahaan
  • Copy API-U/ APIT/API-P/API-K
  • Copy Akta pendirian dan atau Akta perubahan beserta SK Kehakiman
  • Surat Perjanjian dilegalisasi Notaris (produksi dlm negeri) dan Notary public dan Atase Perdagangan/ Kantor Perwakilan RI di Negara Prinsipal (produksi luar negeri)
  • Surat Perjanjian atau Penunjukan dari prinsipal produsen kpd supplier apabila perjanjian bukan dari prinsipal produsen (supplier, subsidiary atau perwakilan)
  • Leaflet/Brosur/ katalog asli dari prinsipal untuk jenis barang dan atau jasa yang diageni/didstribusikan
Jangka waktu penyelesaian -+ 10 hari kerja
Biaya Rp. Negosiasi



JASA PENGURUSAN IZIN IMPOR MESIN BEKAS

PI Cakram Optik - Kosong Persetujuan Impor Cakram Optik Kosong
PI Cakram Optik - Bahan Baku (Polycarbonate) Persetujuan Impor Cakram Optik Bahan Baku Polycarbonate Optical Grade
PI Prekursor Non Pharmasi Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi
PI Intan Kasar Persetujuan Impor Intan Kasar
PI Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
PI Cakram Optik - Isi Persetujuan Impor Cakram Optik Isi
PI Bahan Peledak Industri (Komersial) Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)
PI Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)
PI Pupuk Bersubsidi Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi
PI Bahan Berbahaya (B2) Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2)
PI Nitro Cellulose (NC) Persetujuan Impor Nitro Cellulose (NC)
PI Cakram Optik - Mesin dan Peralatan Mesin Persetujuan Impor Cakram Optik - Mesin dan Peralatan Mesin
PI Tabung LPG 3 Kg Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg
PI Sakarin Persetujuan Impor Sakarin
PI BPO - Metil Bromida Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) - Metil Bromida
PI BPO - Non Metil Bromida Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) - Non Metil Bromida
PI BPO - Metil Bromida & Non Metil Bromida Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) - Metil Bromida & Metil Non Bromida
PI Minol Persetujuan Impor Minuman Beralkohol
PI Barang Modal Bukan Baru - Pemakai Langsung Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Pemakai Langsung
PI Barang Modal Bukan Baru - Perusahaan Rekondisi Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Perusahaan Rekondisi
PI Siklamat Persetujuan Impor Siklamat
PI Garam Industri Persetujuan Impor Garam Industri
PI Beras - Konsumsi Khusus Persetujuan Impor Beras untuk Kesehatan dan Konsumsi Khusus
PI Beras - Hibah Persetujuan Impor Beras Hibah
PI Beras - BULOG Persetujuan Impor Beras Khusus BULOG
PI Cengkeh Persetujuan Impor Cengkeh
PI Minyak dan Gas Bumi Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi
PI Barang Modal Bukan Baru - Pesawat Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Pesawat
PI Barang Modal Bukan Baru - Remanufakturing Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Remanufakturing
PI Barang Modal Bukan Baru - Penyedia Alat Rumah Sakit Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Penyedia Alat Rumah Sakit
PI Produk Hewan Segar Persetujuan Impor Produk Hewan Segar
PI Preparat Campuran Mengandung Alkohol Persetujuan Impor Preparat Campuran Mengandung Alkohol
PI Produk Hewan Olahan Persetujuan Impor Produk Hewan Olahan
PI Hewan Persetujuan Impor Hewan
PI Mutiara Persetujuan Impor Mutiara